Ganti Rugi Tanggul Danau Ayamaru Disalurkan kepada warga terdampak di Kampung Segior

Ganti Rugi Tanggul Danau Ayamaru Disalurkan kepada warga terdampak di Kampung Segior

​Aimas,melanesiapost.com – Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyalurkan uang ganti rugi (UGR) pengadaan tanah pembangunan Tanggul Ayamamaru kepada warga Kampung Segior, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

​Penyerahan hasil UGR Tahun Anggaran 2026 tersebut berlangsung di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, SP 1, Kabupaten Sorong, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai.

​Kepala Kampung Segior, Yesaya Duwit, yang hadir langsung mendampingi warganya menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi ini ditujukan bagi pemilik hak ulayat dan warga yang rumahnya di pinggiran Danau Ayamaru terdampak genangan akibat keberadaan bendungan.


​"Kegiatan tadi adalah penyaluran pembayaran ganti rugi hak wilayah atas dampak bendungan Danau Ayamaru yang mengakibatkan rumah warga, tanaman, dan aset lainnya di pinggiran danau mengalami kerusakan. Sebelumnya pihak balai sudah turun melakukan survei," ujar Yesaya Duwit usai kegiatan penyerahan di Kantor BWS Papua Barat, Rabu (18/11/2026).


​Yesaya merinci, dana ganti rugi tersebut didistribusikan kepada masyarakat dari lima marga pemegang hak ulayat dan pemilik bangunan terdampak di pesisir danau, yakni Marga Sefaniwi, Marga Bless, Marga Duwith, Marga Karet, dan Marga Solossa.


​Menurutnya, besaran nominal yang diterima setiap kepala keluarga bervariasi karena dihitung berdasarkan luas ukuran masing-masing bangunan rumah yang terdampak. Seluruh dana tersebut dipastikan telah disalurkan dan diterima langsung oleh warga yang berhak.

​"Semua sudah tersalurkan. Saya selaku Kepala Kampung Segior bersama masyarakat sudah bertemu pihak balai dan menyerahkannya kepada masing-masing warga sesuai hak wilayah dan kerugian mereka," tegasnya.

​Lebih lanjut, Yesaya menerangkan bahwa pembebasan lahan ini merupakan langkah awal sebelum pengerjaan fisik tanggul atau tembok penahan di sekeliling area terdampak. Dengan adanya tanggul tersebut, luapan air saat pintu bendungan ditutup diharapkan tidak lagi merendam permukiman warga.

​"Pihak balai berinisiatif menyelesaikan ganti rugi sebelum membangun tanggul keliling. Nanti ketika air naik, masyarakat tidak lagi terkena dampak bencana karena air tertahan di tanggul tersebut," jelasnya.

​Pemerintah Kampung Segior beserta masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan proyek fisik pembangunan tanggul yang ditargetkan mulai dikerjakan oleh pihak kontraktor pada Januari atau Februari 2027 mendatang.

​Meski demikian, Yesaya berharap pihak BWS Papua Barat dan Kementerian PU tetap membuka ruang koordinasi untuk menindaklanjuti kerugian warga lainnya yang belum terakomodasi dalam tahap ini, khususnya kolam-kolam ikan milik warga di sekitar pinggiran rumah yang ikut terendam saat debit air naik.

​"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian PU dan Kepala BWS Papua Barat yang sudah turun langsung melihat kondisi masyarakat. Ke depan, kami berharap ada perhatian lanjutan terkait kolam ikan warga yang terdampak, dan kami siap terus berkoordinasi selama proses pembangunan tanggul nanti," pungkas Yesaya.(Red)